Hubungan Industrial Pancasila (Outsourcing Problems)

Posted: June 15, 2013 in Uncategorized

Bila merujuk pada UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, outsourcing di kenal sebagai penyediaan jasa tenaga kerja seperti yang di atur pada pasal 64,65 dan 66, Dalam dunia psikologi industri, tercatat karyawan outsourcing adalah karyawan kontrak yang di pasok dari sebuah perusahaan penyedia jasa tenaga outsourcing.Awalnya perusahaan outsourcing  menyediaklan jenis pekerjaan yang tidak berhubungan langsung dari bisnis inti perusahaan dan tidak memperdulikan jenjang karir.Meski menguntungkan perusahaan namun sistem ini merugikan karyawan outsourscing , selain tak ada jenjang karir terkadang gaji mereka di potong oleh perusahaan induk.

Menurut pasal 64 UUK outsourcing adalah suatu perjanjian kerja yang di buat antara pengusaha dan tenaga kerja, di mana perusahaan tersebut dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan yang di buat secara tertulis.

Dari pengertian pengertian di atas dapat di tarik sebuah kesimpulan oprasional mengenai outsourcing yaitu suatu bentuk perjanjian kerja antara perusahaan A sebagai pengguna jasa di mana perusahaan A meminta kepada perusahaan B untuk menyediakan tenaga kerja yang di perlukan untuk bekerja di perusahaanA dengan membayar sejumlah uang dan upah atau gaji tetap di bayarkan oleh perusahaan B.

Disini ada beberapa point mengapa buruh menolak adanya Outsourcing :

A . Pemerintah tidak akan membatasi hubungan kerja dengan pekerja kontrak memperkerjakan pekerja dari perusahaan outsourcing, sehingga pekerja tersebut bisa di pekerjakan pada semua lini produksi yang merupakan core business.

B . Pemerintah akan mengurangi ketentuan mengenai pesangon.

C . Pemerintah akan membuat peraturan PHK akan lebih mudah sehingga pengusaha lebih leluasa melakukan PHK terhadap pekerjannya tanpa proses yang terbelit belit, seperti UU No 13 Tahun 2003 Sebagai bentuk perlindungan atas jaminan pekerjaan.

D . pemerintah akan membuat ketentuan tentang peninjauan perubahan besaran upah minimum  di lakukan setiap dua tahun sekali dan tidak lagi setahun sekali.

E . pemerintah akan membuat ketentuan mogok kerja lebih di persulit dan membuat aturan hukum yang berat terhadap pekerja yang melakukan mogok kerja.

 

Saya membaca artikel dari http://www.beritasatu.com/ekonomi-karier/105573-pengusaha-berkumpul-bicarakan-outsourcing.html

 

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar mengatakan “konvensi bisnis ini sangat penting diadakan apalagi topik yang dibahas adalah masalah outsourcing. Muhaimin menilai, masalah outsourcing selalu menimbulkan pro-kontra bagi pekerja. Melalui forum semacam ini, katanya, para pengusaha dapat memberikan masukan atau pendapat tentang outsourcing yang benar dan baik itu seperti apa, sehingga ke depannya tidak lagi menimbulkan pro dan kontra.”

Menurut Muhaimin Iskandar  nantinya para pengusaha akan menemukan solusi terbaik mengenai outsourcing, agar memberikan keadilan bagi kalangan pengusaha maupun pekerja sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Menurut dia, selama ini banyak dari para pekerja tidak suka dengan outsourcing karena mereka merasa dirugikan terutama dari faktor upah atau penghasilan yang mereka terima masih relatif rendah.

Jawaban beliau di ataslah yang menjadi solusi yang terbaik, yaitu harus memperhatikan kesejahteraan para pekerja atau buruh outsourcing.

http://yogimoch.wordpress.com/2012/10/18/outsourcing/

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s